Info Bappebti blokir perdagangan berjangka ilegal

Info Bappebti blokir perdagangan berjangka ilegal

Blog Article

Aldison juga menegaskan bahwa setiap entitas yang melakukan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia harus memiliki izin dari Bappebti. Jika tidak, Bappebti akan mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, tidak heran jika sebuah negara yang bergantung dengan ekspor produk tersebut akan memiliki nilai mata uang yang sangat berpengaruh pada volatilitas.

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

pemain, tetapi mereka belum terbiasa dengan mekanisme transaksi lewar bursa. Selam ini transaksi diamanatkan melalui perusahaan yang beroperasi sebagai Commis-sion household tersebut.28 Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sebenarnya cukup unik, karena ada tahapan yang harus dimengerti oleh seorang calon Trader. Untuk terjun didalam kegiatan PBK, ia dituntut untuk mengerti tentang margin dan pengelolaannya, bagaimana pembukaan rekening, dan lain sebagainya. Tapi, yang terpenting, bila tertarik berinvestasi didalam PBK, maka ia perlu memilih Perusahaan Pialang dan mengetahui jenis-jenisnya. Sebagai perbandingan kita mengambil contoh Bursa-bursa di AS. Ada tiga kriteria umum yang mengkatagorikan baik tidaknya sebuah perusahaan pialang, yaitu Legalitas, semua perizinan atas keterlibatannya didalam kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi lengkap, domisili dan alamat perushaannya jelas, dalam artian di bursa berjangka mana sajakah mereka melakukan kegiatannya selama itu.

Jadi perusahaan pialang tidak bisa menetapkan harga atau jumlah yang akan dibeli / jual sekehendak hatinya. Namun ada juga perusahaan pialang yang melakukan pembelian atau penjualan atas nama perusahaan pialang itu sendiri.18 B. Dasar Hukum Perusahaan Pialang Berjangka Semua operasi yang berhubungan dengan industri berjangka dan pegawainya secara ketat diatur dan dilisensi oleh Bappebti, lembaga pemerintah yang berada di bawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Badan ini sama dengan Bapepam yang mengawai pasar modal. Bappebti dapar berbagi kekuasaannya dengan asosiasi berjangka. Fungsi utama asosiasi berjangka adalah untuk memastikan melalui

Langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang disebabkan oleh investasi ilegal.

Selain itu, untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka di Indonesia, setiap pihak wajib mendapatkan informasi lebih lanjut memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Bappebti.

Setiap kontrak berjangka juga merinci produk turunannya maupun jumlah atau besarnya dari kontraknya supaya spesifikasi kontrak distandardisasikan untuk semua pelaku pasar. Sebagai contohnya, satu kontrak untuk indeks Nikkei mewakili seluruh 225 saham yang berada dalam indeks tersebut. Harga kontrak berubah secara terus-menerus dan selama kontrak masih berlaku, dan ditentukan oleh penawaran dan permintaan yang berasal dari pembeli maupun penjual. Kontrak berjangka itu sendiri diperdagangkan di bursa dan sekarang kebanyakan dilakukan secara elektronis. Akhirnya, kontrak berjangka pada umumnya mempunyai batas waktu dan jatuh tempo pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Sama halnya seperti bagian lain yang berhubungan dengan kontrak, suatu batas waktu yang distandardisasikan mempermudah proses investasinya untuk seorang Trader yang hanya perlu

Bappebti, lanjutnya, secara rutin dan berkelanjutan melakukan  upaya   preventif dan represif agar masyarakat terhindar dari modus-modus penipuan dan potensi kerugian dari kegiatan PBK ilegal.

Hal ini dilakukan agar masyarakat terlindungi dan para pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi dapat memiliki kepastian hukum.

Untuk itu, pengawasan dan pengamatan perlu diperketat untuk mencegah adanya risiko kerugian masyarakat akibat penawaran iklan dan promosi di bidang PBK yang tidak berizin.

“Upaya tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Bappebti dengan masyarakat dalam memberantas kegiatan ilegal di bidang PBK.

"Entitas yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

Bappebti berharap semakin banyak bentuk kolaborasi yang dibangun antara Bappebti dengan masyarakat, maka akan mengoptimalkan upaya pemberantasan aktivitas PBK ilegal yang saat ini tengah dilakukan," kata Kasan.